Rekonstruksi Pengaturan Pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Rangka Penyelenggaraan Prinsip Good Governance

Pemenuhan hak atas pangan dan gizi merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara, yang menjadi tanggung jawab negara dalam kerangka negara kesejahteraan. Implementasi Program Makan Gratis Bergizi (MBG) dan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun regulasi yang mengatur SPPG masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk celah regulasi, kewenangan yang tidak jelas, inkonsistensi regulasi, dan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan kurang optimal. Kondisi ini menyoroti perlunya merekonstruksi kerangka regulasi untuk pembentukan SPPG guna menjamin legitimasi hukum yang lebih kuat, kepastian kelembagaan, dan efektivitas tata kelola. Studi ini bertujuan untuk merekonstruksi kerangka regulasi untuk pembentukan SPPG dalam sistem hukum Indonesia dan merumuskan model ideal untuk merekonstruksi regulasi tersebut berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan legislatif, konseptual, dan komparatif. Materi hukum diperoleh melalui tinjauan literatur tentang undang-undang dan peraturan yang relevan, literatur hukum, dan temuan penelitian sebelumnya, yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretatif dan argumentatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerangka peraturan untuk SPPG (Sistem Tata Kelola Gizi Khusus) kurang memiliki dasar hukum yang komprehensif mengenai status kelembagaan, otoritas, hubungan pemerintah pusat-daerah, sistem pengawasan, dan mekanisme akuntabilitas. Perbandingan dengan model kelembagaan untuk penyediaan gizi di Belanda menyoroti pentingnya kepastian hukum, koordinasi lintas sektoral, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam penyediaan layanan gizi. Studi ini mengusulkan konsep Sistem Tata Kelola Gizi Terpadu (INGS) sebagai model untuk rekonstruksi kelembagaan SPPG, yang mengintegrasikan legitimasi hukum, akuntabilitas publik, harmonisasi kewenangan, dan pengawasan partisipatif untuk mencapai layanan gizi yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.