Transformasi KKEP Pasca Perpol No. 7 Tahun 2022 Dan Optimalisasi Divisi Propam

Penegakan kode etik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) masih menghadapi tantangan signifikan, seperti tingginya angka pelanggaran, kurangnya transparansi, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi peran Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) pasca diberlakukannya Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 serta mengkaji optimalisasi Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam memperkuat sistem pengawasan internal Polri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam bersama AKP Nurhaedin, KAURBINETIKA SUBBIDWABPROF BID PROPAM Polda Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpol No. 7 Tahun 2022 membawa perubahan signifikan, memperluas kewenangan KKEP serta memberikan fleksibilitas dalam penentuan sidang etik terbuka atau tertutup. KKEP kini berperan strategis dalam membangun profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas Polri. Optimalisasi Divisi Propam melalui empat sistem pengawasan (internal, eksternal, masyarakat, dan pengawasan melekat) memperkuat pembinaan dan penegakan disiplin anggota. Sinergi antara KKEP dan Propam menciptakan sistem penegakan kode etik yang lebih efektif, adil, dan responsif terhadap kritik publik serta perkembangan teknologi dan nilai sosial. Penelitian ini juga merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi dengan lembaga pengawas eksternal, serta partisipasi masyarakat dan penguatan pendidikan etika di lingkungan Polri untuk membangun budaya profesionalisme dan integritas yang berkelanjutan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam upaya reformasi penegakan kode etik Polri ke depan, guna mewujudkan institusi kepolisian yang profesional, akuntabel, dan dipercaya Masyarakat.