ruskanu maarif
Penelitian ini menganalisis penyesuaian kebijakan Jaminan Kesehatan Aceh berbasis desil ekonomi yang mulai berlaku pada 1 Mei 2026 di Kabupaten Aceh Barat. Penyesuaian kebijakan tersebut dilakukan akibat tekanan fiskal daerah yang meningkat setelah Dana Otonomi Khusus Aceh turun menjadi satu persen dari Dana Alokasi Umum nasional sejak tahun 2023. Anggaran program dipangkas dari sembilan ratus tiga belas miliar tiga ratus juta rupiah menjadi sekitar seratus miliar rupiah, sehingga sepuluh ribu seratus delapan puluh lima warga kategori desil tinggi dihapus dari daftar peserta. Penelitian menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan publik untuk menganalisis mekanisme manajemen penyesuaian, tantangan utama, serta respons pemerintah daerah dan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa skema baru membagi penerima menjadi tiga kelompok: desil satu sampai lima ditanggung pemerintah pusat, desil enam sampai tujuh ditanggung pemerintah daerah, dan desil delapan sampai sepuluh mandiri. Mekanisme ini berpotensi meningkatkan efisiensi anggaran namun menghadapi risiko eksklusi sosial akibat ketidakakuratan data kemiskinan. Temuan lapangan mengungkapkan adanya ketidaksesuaian data desil dengan kondisi riil, seperti kasus janda dengan empat anak yang tercatat desil tinggi padahal kondisi ekonominya sangat rentan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat merespons dengan membentuk satuan tugas verifikasi dan melakukan validasi data secara langsung ke rumah warga, sementara dewan perwakilan akyat daerah mendesak evaluasi menyeluruh. Kesimpulan menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada akurasi data dan perlunya transisi bertahap untuk mencegah dampak negatif bagi keluarga rentan.