Green Economy sebagai Mekanisme Mediasi Pengaruh Pengelolaan Sampah dan Perilaku Pro-Lingkungan terhadap Mitigasi Banjir Perkotaan Berkelanjutan

Banjir perkotaan merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang semakin meningkat akibat perubahan iklim, urbanisasi, serta lemahnya pengelolaan lingkungan. Kota Makassar, khususnya Kecamatan Manggala, menjadi salah satu wilayah yang secara berulang mengalami banjir sehingga memerlukan pendekatan mitigasi yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan aspek perilaku masyarakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengelolaan sampah dan perilaku pro-lingkungan terhadap mitigasi banjir perkotaan dengan Green Economy sebagai variabel mediasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 105 responden masyarakat Kecamatan Manggala yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) melalui perangkat lunak SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak berpengaruh secara langsung terhadap mitigasi banjir perkotaan, namun berpengaruh positif dan signifikan terhadap Green Economy. Perilaku pro-lingkungan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Green Economy maupun mitigasi banjir perkotaan. Green Economy juga berpengaruh positif terhadap mitigasi banjir perkotaan. Analisis mediasi menunjukkan bahwa Green Economy memediasi secara penuh hubungan antara pengelolaan sampah dan mitigasi banjir perkotaan serta memediasi secara parsial hubungan antara perilaku pro-lingkungan dan mitigasi banjir perkotaan. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi pengelolaan lingkungan dengan prinsip Green Economy mampu meningkatkan efektivitas mitigasi banjir perkotaan secara berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan model mitigasi banjir berbasis pembangunan berkelanjutan serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan lingkungan yang lebih terintegrasi.